USUNG TEMA PERMASALAHAN IMPORT DAN PANGAN KETUA FRAKSI PAN DPRD KAL-BAR HADIRKAN PAKAR KEBIJAKAN

Buser Bhayangkara74,

Pontianak-Permasalahan Import dan kedaulatan pangan” tema yang di usung oleh Partai amanat Nasiobal DPRD Provinsi kalbar dalam acara Focus Grup Discussion ( FGD) yang di adakan di salah satu hotel yang ada di Pontianak ( 24 April 2021)

Dalam acara ini menghadirkan Narasumber dari Pakar Kebijakan Publik Fisip Universitas Tanjungpura dengan Dr. ardiansyah. S.H.MH, ( Ketua Fraksi Pan DPRD Kal-bar) sebagai moderator.

Acara ini juga mengundang LSM, Tokoh Masyarakat, masyarakat dan banyak dari Mahasiawa yang tentunya diharapkan mempunyai pemikiran- pemikiran yang sangat kritis.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kalbar Dr. Ardiansyah, S.H.M.H saat di wawancarai awak media mengatakan pada hari ini dari Fraksi Pan menyelenggarakan GFD. yang tentu nya akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dan ada hal- hal yang kita dapat yang akan menjadi referensi untuk pemerintah daerah dan untuk pemerintah pusat dalam rangka bagaimana mengelola kedaylatan pangan yang ada di indonesia.

Contohnya bagaimana bisa terjadi import beras sedangkan lahan kita ini begitu banyak lahan yang kosong, bagaimana itu bisa terjadi import beras, sedangkan Vietnam jauh lebih kecil lahan-lahan nya, tapi mereka bisa eksport . mereka bisa mengirim beras jauh di bandingkan dengan Indonesia.’ ungkap Ardi sapaan akrabnya.

Labih lanjut ardia mengatakan tentu dalam hal ini perlunya suatu kebijakan – kabijakan, kemauan-kemauan Politik dalam mengelola kedaulatan pangan , jadi pada hari ini kita tentukan suatu rekomendasi untuk mereferensi suatu kebijakan – kebijakan Pemerintah.

Kedaulatan pangan itu adalah bagaimana masyarakat yang mempunyai lahan, masyarakat yang bertani bisa manfaatkan peluang dalam mengolah tanah nya, bisa menghasilkan swasembada pangan, bjsa mengatur harga pasar, bisa menjual beras dengan harga yang bagus dan bisa menghasilkan untuk kemakmuran petani. Artinya ada kebebasan petani dalam mengolah-olah tanaman tentunya di dukung oleh kebijakan pemerintah.

Kalau kebijakan import tentu hak- hak petani akan hilang akan hilang, petani ini akan jauh dari kemakmuran nya, karena apa pemerintah beli beras- beli beras. Kita ini banyak juga tanah, lahan- lahan petani yang bisa kita andalkan , ngapa harus beli beras sedangkan potensi kita,alam kita sangat banyak, bahkan kalau perlu jangan import, kita elsport masalah panagan ke negara lain, tidak perlu beli karena potensi kita banyak, jelas ardi

Hasil rekomendasi dari FGD ini tentu nya akan kita rumuskan , hasil nya akan kita rampungkan. Tapi yang dapat saya tangkap bahwa ada beberapa relomendasi yaitu pertama-tama bagaimana tentang kemauan politik kita dalam mengelola pangan kita,, pertanian kita , yang penting kemauan politik dan politik anggaran kita harus mengatur.

Rekomendasi ini yang jelas akan kita sampaikan ke pemerintah daerah, Gubernur, pemerintah pusat, MPR RI, DPR RI ,dan kita bukan hanya menyampaikan akan tetapi mereka meminta ini, ‘ ini kan ada instruksi dari pusat, hasil ini akan kami sampaikan”, jelas ardi.

Hamdani-Kalbar